Cimahi, Jabarel News – Ruang digital kini telah berkembang menjadi arena penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengawal kebijakan publik, hingga berpartisipasi dalam proses pembangunan. Karena itu, diperlukan instrumen yang mampu membantu masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam memahami serta mengelola dinamika demokrasi di era digital.
Hal tersebut disampaikan Project Director sekaligus Ketua Konsorsium Digital Democracy Toolkit Lab dan Koordinator Umum LSM KOMPAS, Fajar Budhi Wibowo, M.Si., M.Hum., dalam peluncuran Digital Democracy Toolkit Lab melalui webinar nasional bertajuk “Managing Conflict in The Digital Democracy Era” yang digelar di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (1/6/2026).
Menurut Fajar, program ini lahir sebagai respons atas perubahan lanskap demokrasi yang kini semakin dipengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin dinamisnya ruang digital, kemampuan masyarakat dalam menyikapi informasi secara kritis menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
Dalam pemaparannya, Fajar menjelaskan bahwa Digital Democracy Toolkit Lab merupakan hasil riset, pengembangan, dan pengujian yang melibatkan lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil (CSO) di Jawa Barat. Toolkit tersebut dirancang sebagai perangkat analisis kebijakan dan komunikasi digital yang dapat digunakan oleh pemerintah, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum untuk memperkuat partisipasi publik dan meningkatkan kualitas komunikasi pemerintahan.
Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu warna penting dalam kegiatan Webminar Digital Democracy Toolkit Lab, Kota Cimahi (1/6/2026).Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, media, hingga unsur pemerintah terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi dan dialog yang membahas tantangan sekaligus peluang demokrasi digital di Indonesia. Keterlibatan generasi muda menjadi salah satu warna penting dalam kegiatan ini, mengingat mereka merupakan kelompok yang paling dekat dengan perkembangan teknologi dan ruang digital.
“Program ini tidak hanya menghasilkan toolkit, tetapi juga membangun ruang belajar bersama yang memungkinkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk berkolaborasi memperkuat praktik demokrasi digital. Toolkit ini menjadi perisai bagi penggiat kontrol sosial, jurnalis, konten kreator, dan masyarakat umum. Bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat, tetapi untuk membangun budaya berpikir kritis yang cerdas dan bertanggung jawab,” ujar Fajar.
Kegiatan Peluncuran Digital Democracy Toolkit Lab dipandu oleh Fitri Kurniawati, Aula Fisip Unjani, Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).Kegiatan yang dipandu oleh Fitri Kurniawati, M.I.L., ini merupakan bagian dari kolaborasi konsorsium antara Koordinat Masyarakat Pejuang Aspirasi (LSM KOMPAS), FISIP UNJANI, dan Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Widyatama (FDKV UTAMA), dengan dukungan CIVICUS dan Yayasan Tifa.
Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi digital yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Tak hanya menghadirkan sebuah produk berupa toolkit, program ini juga membuka ruang belajar bersama bagi pemerintah, kampus, komunitas, media, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang lebih sehat.
Peluncuran Digital Democracy Toolkit Lab ditandai dengan penayangan video profil yang menampilkan proses riset, pengembangan modul, hingga keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunannya.
Walikota Cimahi, Ngatiyana Hadir Meresmikan dan Mengapresiasi Peluncuran Digita Democracy Toolkit Lab, Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).Wali Kota Cimahi, Letkol Purn. Ngatiyana, S.A.P., yang hadir sekaligus membuka kegiatan secara resmi, mengapresiasi lahirnya program yang mampu mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat sipil dalam satu ruang kolaborasi.
Menurut Ngatiyana, transformasi digital harus dimanfaatkan untuk memperluas partisipasi publik sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai keterbukaan informasi dan keterlibatan warga menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Baginya, kritik bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian penting dari proses demokrasi sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan sebaiknya didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masukan yang diberikan tidak hanya menjadi suara publik, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi yang objektif dan konstruktif.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik kepada pemerintah. Kritik adalah bagian dari demokrasi yang harus dihargai. Namun akan lebih baik apabila disampaikan berdasarkan data dan fakta yang benar sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi kemajuan bersama,” ujar Ngatiyana.
Ia juga menyoroti pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital. Menurutnya, kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan etika, literasi digital, serta kesadaran untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Pada kesempatan tersebut, konsorsium turut memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan Digital Democracy Toolkit Lab. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Cimahi sebagai mitra utama program, FISIP UNJANI yang diwakili Wakil Dekan I Dr. Angga Nurdin Rahmat, S.I.P., M.A., FDKV UTAMA, para peneliti, fasilitator, narasumber, serta tim pelaksana program.
Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah tokoh yang terlibat dalam penyusunan toolkit, di antaranya Fajar Budhi Wibowo sebagai Project Director, Fitri Kurniawati sebagai administrator program, Yamardi, M.Si., dan Noer Applika sebagai Tim Peneliti Toolkit Analisis Kebijakan, Deden Maulana, M.Ds., dan Deni Supriatna sebagai Tim Peneliti Toolkit Komunikasi Digital, Dr. Jajang Hendar Hendawan sebagai fasilitator dan narasumber workshop, serta R. Deny J. Muharam, L.L.M. sebagai pengkaji mitigasi dan risiko hukum.
Sementara itu, penghargaan kategori Pemangku Hak Terbaik diberikan kepada Ela Nurlaela dari HWDI Kabupaten Cianjur dan Alem Maulana, konten kreator asal Bekasi, sebagai pemangku hak dengan hasil karya workshop terbaik. Penghargaan tersebut menjadi simbol pentingnya keterlibatan masyarakat sipil, termasuk kelompok disabilitas, dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan setara.
Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini turut menjadi bagian penting dari proses pembelajaran demokrasi digital. Melati Syiffa Nurfuadah, mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, menilai Digital Democracy Toolkit Lab memberikan wawasan baru mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan kebijakan publik.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori demokrasi di ruang kuliah, tetapi juga dapat memahami praktik nyata kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menghadapi tantangan era digital.
Pandangan serupa disampaikan Ivan Garda Gautama. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan tersebut menilai tema pengelolaan konflik di era demokrasi digital sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Ia menyoroti pentingnya kemampuan literasi digital dalam menghadapi arus informasi yang begitu cepat sekaligus menjaga kualitas dialog publik di ruang digital.
Sementara itu, Shafira Nurwahdah Nadziroh mengungkapkan bahwa webinar tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat demokrasi. Menurutnya, pemerintah, akademisi, media, aktivis, dan masyarakat sipil memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan ruang digital yang sehat, terbuka, dan produktif.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan webinar dan dialog interaktif secara hibrida yang membahas berbagai tantangan serta peluang demokrasi digital di Indonesia.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan webinar dan dialog interaktif secara hibrida, Aula Fisip Unjani Kota Cimahi, Jawa Barat (1/6/2026).Dalam sesi webinar, hadir Dr. Dadang Rahmat Hidayat selaku Guru Besar Jurnalistik dan Media FIKOM UNPAD serta Iing Nurdin, Ph.D., yang dimoderatori oleh Noer Applika. Sementara dialog interaktif dipandu oleh Samsul Anwar, Ph.D., selaku Presidium KAHMI Kota Cimahi.
Melalui Digital Democracy Toolkit Lab yang dikemas dalam platform GitHub dan Learning Management System (LMS), serta dapat diakses dan diunduh secara gratis oleh masyarakat melalui LMS https://digitoolkit.lsmkompas.id konsorsium berharap lahir ruang kolaborasi yang berkelanjutan untuk memperkuat literasi digital, meningkatkan partisipasi publik, mendorong transparansi pemerintahan, serta menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Program ini menjadi pengingat bahwa membangun demokrasi di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Literasi, kolaborasi, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama tetap menjadi fondasi utama untuk menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Reportase : Eel
Jurnalis : Virgi Ali
Editor : Eel
0 Komentar